Nasib Ijazah Nabil dan Bahtiar Ditahan Sekolah, Harus Lunasi Utang Rp 15 Juta, Kini Kerja Serabutan

SURYAMALANG.COM - Nasib ijazah Nabil dan Bahtiar ditahan sekolah lantaran belum bisa melunasi utang uang sekolah sebesar Rp 15 juta.

Akibat ijazah ditahan sekolah itu membuat Nabil dan Bahtiar selama ini harus kerja serabutan.

Ibu kedua kakak beradik itu pun nelangsa, karena ia juga tak punya biaya.

Ijazah SMK mereka disebut ditahan karena ada tunggakan sekolah yang harus dilunasi.

Pihak sekolah pun angkat bicara.

Kakak adik di Kabupaten Brebes, Tengah itu bernama M. Nabil Fauzi Nurohman dan M. Bahtiar Nurohman.

M. Nabil lulus tahun 2021, sementara adiknya, M. Bahtiar lulus tahun 2022.

Keduanya bersekolah di tempat yang sama yaitu SMK Pusponegoro 01 Brebes.

M. Nabil menunggak biaya sekitar Rp 5 juta. Sementara M. Bahtiar Rp 10 juta.

"Sudah dua tahun kerja serabutan karena tidak ada ijazah. Belum bayar uang gedung, SPP, dan lainnya," kata M. Bahtiar ditemui wartawan di rumahnya di Kelurahan Pasar Batang, Kecamatan Brebes, Kamis (11/7/2024), melansir dari Kompas.com.

Ibu keduanya, Nunung (40) mengaku tidak bisa membayar kekurangan biaya sekolah karena tidak memiliki uang. Apalagi suaminya sebagai tulang punggung telah meninggal dunia sejak dua tahun lalu.

Nunung dan anak-anaknya saat ini tinggal di rumah semi permanen yang berdiri di atas tanah milik pemerintah di Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes.

Jarak tempat tinggalnya ke sekolah anak-anaknya itu sekitar 100 meter. Mereka juga tercatat sebagai keluarga penerima bantuan program keluarga harapan (PKH).

"Totalnya itu sekitar Rp 15 juta. Ingin sekali bisa diambil ijazah anak saya agar bisa kerja dan dapat penghasilan tetap. Tidak kerja serabutan seperti ini," kata Nunung.

Nunung mengatakan, dirinya memang sempat dipanggil pihak sekolah agar bisa melunasi kekurangan biayanya.

"Dulu dapat surat panggilan dari sekolah tapi memang tidak ada biaya," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Bagian Humas SMK Pusponegoro 01 Brebes, Zaenal Fudin saat dikonfirmasi wartawan mengaku belum mengetahui informasi tersebut.

Namun Zaenal menyebut akan segera berkoordinasi dengan bagian pengarsipan ijazah. Menurut Zaenal, dua nama yang mengaku ijazahnya tertahan belum ada konfirmasi kepada pihak SMK Pusponegoro 01 Brebes.

"Dua nama itu belum ada konfirmasi ke kami. Saya selaku humas di sini tidak ada laporan itu. Jarak rumahnya dekat ke sekolah kalau ke sini ya pasti juga ada toleransi. Di sini tidak ada kesulitan maupun dipersulit," katanya.

Sebelumnya, puluhan orang tua siswa berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (17/1/2024).

Mereka menyuarakan protes terhadap sekolah-sekolah yang menahan ijazah anak-anak mereka.

Dalam aksi tersebut, mereka membentangkan spanduk dan poster bertuliskan kecaman terhadap sekolah yang menahan ijazah lulusannya hanya karena orang tua tidak mampu melunasi biaya sekolah.

Sebagian orang tua mengenakan seragam sekolah sebagai bentuk protes, menyepertikan anak-anaknya yang tumbuh dewasa namun kelulusannya belum digenapkan melalui pemberian ijazah.

Seorang orang tua asal Katapang, Kabupaten Bandung, Ajat Sudrajat, mengatakan anaknya telah lulus beberapa tahun lalu dari SMK di Kota Bandung. Namun, sekolah tersebut belum juga memberikan ijazahnya dengan alasan memiliki tunggakan biaya sekolah sampai Rp 8 juta.

"Sampai sekarang sekolah tidak memberikan ijazahnya. Padahal itu jadi salah satu syarat kalau kuliah. Sampai sekarang anak saya tidak bisa kuliah," kata Ajat di sela aksi tersebut.

Ia mengatakan pihak sekolah hanya bisa memberikan fotokopi dan legalisasinya untuk kebutuhan anaknya melamar kerja. Namun, katanya, anaknya sangat menginginkan untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi.

Orang tua siswa lainnya asal Cigadung, Kota Bandung, Nurhayati, mengatakan ijazah SMP anaknya masih ditahan pihak sekolah. Hal ini karena ia memiliki tunggakan biaya sekolah sampai Rp 4 juta.

"Anak saya masih bisa melanjutkan sekolah di SMA yang berada di naungan yayasan yang sama. Tapi setiap kali ke sana, selalu saja ditagih. Padahal kami untuk sehari-hari saja sulit, bapaknya sakit tidak bisa kerja," kata Nurhayati.

Ketakutan pun menghantuinya jika anaknya tersebut lulus SMA. Artinya, dia akan memiliki dua utang, yakni untuk membebaskan ijazah SMP dan ijazah SMA anaknya.

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, Furqan AMC, mengatakan di Jawa Barat, pihaknya menerima laporan sebanyak 414 kasus penahanan ijazah. Lebih dari separuhnya adalah ijazah SMK Swasta sebanyak 217 kasus, SMA swasta 61 kasus, dan SMP swasta 54 kasus.

"Ini adalah satu etape dari rangkaian perjuangan kami untuk menuntut ijazah anak-anak yang ditahan oleh banyak sekolah," kata Furqan di sela kegiatan aksi tersebut.

Ia meminta agar Penjabat Gubernur Jabar dan bupati serta wali kota di Jawa Barat untuk memproses kasus penahanan ijazah tersebut. Hal ini disebabkan anak-anak membutuhkan kepastian untuk masa depannya.

"Mereka ingin melanjutkan sekolah. Gara-gara ijazahnya disandera oleh sekolah, mereka ingin melamar pekerjaan sulit, sekolah sulit. Ini sesungguhnya melukai nurani kita semua di mana masa tumbuh anak-anak akhirnya terganggu dan akhirnya bisa berdampak kepada psikologis mereka," katanya.

Ia mengatakan laporan terbanyak mengenai penahanan ijazah ini adalah dari Kota Bandung dengan 281 laporan, Kota Cimahi 44 laporan, Kabupaten Bandung 54 laporan, dan Kabupaten Bandung Barat 20 laporan.

Belum ada respons dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Wahyu Mijaya, mengenai unjuk rasa puluhan orang tua siswa kemarin yang menuntut agar ijazah anak-anak mereka segera diberikan pihak sekolah.

Namun, terkait penahanan ijazah, dalam wawancara sebelumnya Wahyu memastikan bahwa sekolah negeri tidak pernah menahan ijazah lulusannya.

Bahkan, pihaknya mengalokasikan anggaran khusus untuk untuk menyelesaikan masalah ijazah ini, sampai ada program mengirim ijazah langsung ke rumah lulusannya jika tak kunjung diambil.

"Alokasi anggaran itu sudah didasarkan pada BOPD dan BOS sehingga ijazah itu tidak ada istilah lagi ijazah ditahan dan lain sebagainya, itu kalaupun misalnya ada, siswa SMK ijazahnya masih di sekolah, belum diambil, karena dia sudah kerja," ucap dia.

Mengenai informasi yang disampaikan PSI, Wahyu mempersilahkan PSI untuk melapor ke cabang dinas pendidikan setempat jika mendapati lulusan yang mengalami penahanan ijazah.

"Insya Allah kita sudah langsung selesaikan kecuali yang belum datang ke sekolah dan lain-lain, dan sekolah swasta juga kita komunikasikan," ujarnya.