Kisah Keluarga Cendana Ibadah Haji Tolak Dibiayai Negara, Soeharto dan Ibu Tien Disambut Jemaah Lain

SURYAMALANG.COM - Beginilah kisah keluarga Cendana ibadah haji yang ternyata menolak untuk dibiayai oleh negara.

Presiden Soeharto dan Ibu Tien ibadah haji dan disambut oleh jemaah lain di tanah suci.

Di sisi lain, perjalanan ibadah haji Soeharto dan keluarga diwarnai desas-desus.

Soeharto sempat dituding memiliki motif politik untuk memperlihatkan kedekatan dan menarik simpatik kelompok Islam.

Namun di luar isu politik, perjalanan ibadah haji Pak Harto dan seluruh keluarga, yang berangkat pada 16 Juni 1991 mendapat sorotan di tanah air.

Dalam buku "Perjalanan Ibadah haji Pak Harto", tercantum beberapa kesaksian, seperti "karena berhaji urusan pribadi, Soeharto menolak dibiayai negara.

Dia juga tak mau Departemen Agama repot-repot mengurusi kepergiannya," tulis dalam buku tersebut.

Bahkan, seluruh Paspampres yang ikut dan rombongan pendukung pun dibiayai oleh Soeharto.

Dalam buku tersebut, termaktub pula pernyataan Mensesneg Moerdiono, yang mengatakan bahwa perjalanan ibadah haji Pak Harto dan keluarga tidak didampingi oleh seorang pun menteri.

"Bila ada menteri satu kloter dengan presiden, apakah satu kebetulan? Saya tidak bilang begitu," katanya.

Moerdiono menyebut, Pak Harto berangkat haji bersama Ibu Tien, seluruh anak dan menantu, Wismoyo Arismunandar dan nyonya, dua dokter pribadi, dua pengawal pribadi, empat pengawal khusus dan seorang fotografer pribadi.

Pak Harto dan keluarganya tiba di Tanah Suci pada 17 Juni 1991. Ketika itu ia disambut oleh Pangeran Majid bin Abdul Azis yang menjabat sebagai Gubernur Makkah.

Ada cerita menarik saat Pak Harto tiba sedang dalam ritual melempar jamrah.

Menurut wartawan TVRI yang ikut dalam rombongan, Sutrimo, kehadiran Soeharto mendapat sambutan hangat dari jemaah haji bukan saja dari Indonesia, tapi juga dari berbagai negara.

"Sewaktu Pak Harto melempar jamrah, banyak kaum muslimin melambaikan tangan dan mengelu-elukan Pak Harto dengan berteriak Assalamu'alaikum Rois Indonisi, Assalamu'alaikum Rois Indonisi," kata Sutrimo (hal 287). Kata "Rois Indonisi" artinya "Presiden Indonesia".

Para sineas di tanah air juga tak kurang memberikan sambutan.

Produk Film Negara (PFN) sampai membuat film yang diambil dari kisah perjalanan Haji Pak Harto, judulnya, "Ya Allah Aku Datang".

Film ini diproduseri oleh Gubernur DKI Jakarta Wiyogo Atmodarminto dan konglomerat H Sudwikatmono yang kala itu pemilik jaringan Bioskop 21.

Bertindak selaku sutradara dan penulis skenario HM Johan Tjasmadi.

Semenjak itu, di awal nama Soeharto tersemat Haji Muhammad Soeharto.

Setahun kemudian, pada 1992, Golkar meraih kemenangan besar dalam Pemilu.

Kabarnya, hal itu salah satunya dipicu oleh berita-berita dan gambar Pak Harto berangkat haji.

Jejak Karier Soeharto Sebelum Terjun ke Militer, Ternyata Pernah Jadi Pegawai Bank Setelah Lulus SMA

Kisah perjalanan karier Soeharto sebelum terjun ke dunia militer memang menarik untuk dikulik.

Karier militer mengantarkan Soeharto ke dunia politik hingga menjabat sebagai Presiden Indonesia.

Di militer, Soeharto mendapat julukan The Smiling General.

Sebelum terjun ke militer, Soeharto ternyata pernah bekerja sebagai pegawai bank.

Soeharto lahir 8 Juni 1921, seperti orang jawa pada umumnya ia menggunakan nama Soeharto tanpa menggunakan nama belakang.

Dalam catatan sejarah, beliau adalah seoang anak dari pedagang dan pejabat kecil di Yogyakarta.

Sejak masa mudanya, ia memiliki cita-cita untuk meniti karir di dunia militer.

Setelah lulus SMA ia bekerja sebagai pegawai bank, kemudian bergabung dengan tentara kolonial Belanda.

Namun, setelah penaklukkan Jepang tahun 1942, Soeharto masuk ke korps pertahanan rumah yang berada di bawah naungan Jepang.

Kemudian menerima pelatihan untuk menjadi seorang perwira.

Usai menyerahnya Jepang, pada tahun 1945, ia bertempur sebagai prajurit Indonesia bergerilya untuk mencari kemerdekaan dari Belanda.

Usai kemerdekaan Indonesia Belanda terus melakukan serangan untuk merebut kembali Indonesia dalam agresi militer yang dilancarkan Belanda dibantu Sekutu.

Tahun 1950, Soeharto menonjol menjadi komandan batalyon di Jawa Tengah dan menjadi letnan kolonel.

Selama 15 tahun, ia naik pangkat di Angkatan Darat Indonesia, dan menjadi kolonel tahun 1957, brigadir jenderal pada tahun 1960 dan mayor jenderal 1962.

Tahun 1963, Soeharto yang karir militernya lumayan moncer ditunjuk sebagai komando strategis Angkatan Darat, sebuah pasukan berbasis di Jakarta.

Pasukan yang berbasis di Jakarta yang digunakan untuk menanggapi keadaan darurat nasional.

Saat itu Indonesia sedang berkecamuk dengan kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), dengan tentara yang menjalankan doktrik antri komunis.

Pada tanggal 30 September 1965, sekelompok perwira sayap kiri Angkatan Darat dan beberapa pemimpin PKI yang tidak puas mencoba merebut kekuasaan di Jakarta, menewaskan enam dari tujuh jenderal senior Angkatan Darat.

Soeharto adalah salah satu perwira tertinggi yang lolos dari pembunuhan, dan, sebagai kepala komando strategis, ia memimpin tentara dalam menumpas kudeta dalam beberapa hari

Selama 15 tahun, ia naik pangkat di Angkatan Darat Indonesia, dan menjadi kolonel tahun 1957, brigadir jenderal pada tahun 1960 dan mayor jenderal 1962.

Tahun 1963, Soeharto yang karir militernya lumayan moncer ditunjuk sebagai komando strategis Angkatan Darat, sebuah pasukan berbasis di Jakarta.

Pasukan yang berbasis di Jakarta yang digunakan untuk menanggapi keadaan darurat nasional.

Saat itu Indonesia sedang berkecamuk dengan kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), dengan tentara yang menjalankan doktrik antri komunis.

Soeharto adalah salah satu perwira tertinggi yang lolos dari pembunuhan, dan, sebagai kepala komando strategis, ia memimpin tentara dalam menumpas kudeta dalam beberapa hari

Menyebabkan pembantaian besar-besaran terhadap kelompok komunis di seluruh negeri yang menewaskan ratusan ribu orang.

Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, mengambil kendali efektif atas pemerintahan Indonesia pada tanggal 12 Maret 1966, meskipun Sukarno tetap menjadi presiden selama satu tahun lagi.

Soeharto melarang PKI dan mulai merumuskan kebijakan baru untuk menstabilkan perekonomian dan kehidupan politik negara, yang berada di ambang kekacauan pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Sukarno.

Pada bulan Maret 1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat (badan legislatif nasional) mengangkat Suharto sebagai penjabat presiden, dan pada bulan Maret 1968, MPR memilihnya untuk masa jabatan lima tahun sebagai presiden.