Transformasi Besar Kemenhaj dalam 2 Tahun Era Prabowo-Gibran

Jakarta (beritajatim.com) – Dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membawa angin segar bagi calon jemaah haji Indonesia.

Transformasi besar-besaran yang digulirkan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) kini tak hanya berfokus pada pembentukan struktur lembaga baru, melainkan langsung menyentuh pembenahan tata kelola, efisiensi biaya, hingga pemerataan masa tunggu.

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa perubahan kelembagaan wajib diimbangi dengan perbaikan kualitas pelayanan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di lapangan.

Gabung Shopee Affilate

“Transformasi penyelenggaraan haji dan umrah tidak boleh berhenti pada perubahan kelembagaan. Yang paling penting adalah bagaimana perubahan itu dirasakan langsung oleh jemaah, mulai dari kemudahan layanan, kepastian proses, keterjangkauan biaya, sampai perlindungan selama menjalankan ibadah,” ujar Menhaj di Jakarta pada Selasa (20/10/2026).

Pijakan hukum transformasi ini makin kokoh melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Salah satu terobosan dampaknya adalah penataan ulang distribusi kuota provinsi, di mana antrean masa tunggu haji yang semula mengular hingga 49 tahun berhasil ditekan menjadi jauh lebih merata di kisaran 26 tahun.

“Urusan haji ini adalah amanah besar. Karena itu, setiap kebijakan harus berangkat dari kepentingan jemaah. Kita ingin penyelenggaraan haji semakin tertib, semakin transparan, dan semakin baik kualitas pelayanannya,” kata Menhaj.

Dari aspek finansial, Kemenhaj sukses menekan komponen biaya haji hingga Rp9,4 juta dibanding periode sebelumnya melalui penerapan kontrak layanan jangka jamak (multiyear). Bahkan untuk penyelenggaraan haji 2027, pemerintah telah menyiapkan skema bantuan sebesar Rp3,2 juta per jemaah.

“Efisiensi bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan. Justru kita harus mencari cara agar setiap biaya yang dikeluarkan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi jemaah, dengan pengelolaan yang hati-hati, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Tak berhenti di situ, fasilitas penerbangan kini dilengkapi dengan perluasan jalur cepat (fast track) di enam embarkasi serta hadirnya tiga embarkasi baru, yaitu Yogyakarta, Banten, dan Dhoho Kediri. Kualitas sumber daya manusia juga ditingkatkan melalui diklat petugas selama 30 hari yang diseleksi ketat menggunakan sistem CAT BKN.

“Petugas haji bukan sekadar pelaksana teknis. Mereka adalah orang-orang yang berhadapan langsung dengan jemaah dalam berbagai situasi, termasuk ketika jemaah menghadapi kesulitan. Karena itu, kompetensi, kedisiplinan, dan integritas harus menjadi bagian utama dalam proses seleksi maupun pelatihan,” tutur Menhaj.

Guna memberantas praktik kecurangan, Kemenhaj membentuk satgas penegakan hukum bersama Polri dan Kejaksaan, membuka hotline pengaduan 24 jam di nomor 0811 888 5888, serta mengintegrasikan data Siskohat dengan identitas kependudukan.

“Kepercayaan masyarakat harus dijaga dengan tindakan nyata. Tidak boleh ada ruang bagi pungutan liar, manipulasi, atau praktik yang merugikan jemaah. Jika ditemukan pelanggaran, penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan. Integritas bukan sekadar slogan, melainkan prinsip yang harus terlihat dalam setiap proses pelayanan,” tegasnya.

Menhaj menekankan bahwa muara akhir dari seluruh pembenahan kelembagaan dan teknologi ini adalah satu hal, yakni kepuasan dan keselamatan jemaah saat beribadah di Tanah Suci.

“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan penyelenggaraan haji dan umrah bukan hanya banyaknya program yang kita jalankan. Ukurannya adalah apakah jemaah merasa terlindungi, apakah pelayanan semakin baik, dan apakah amanah yang diberikan masyarakat benar-benar kita tunaikan. Itu yang harus terus kita jaga dan perbaiki,” pungkas Menhaj. [ian/mch]