Ringkasan Berita:
- DPRD Jawa Timur menerima LKPJ Gubernur 2025, menegaskan sinergi eksekutif-legislatif.
- Pemprov Jatim menekankan catatan DPRD sebagai evaluasi untuk peningkatan pelayanan publik.
- Jawa Timur berhasil menorehkan capaian pendidikan, kesehatan, dan BUMD, serta mempertahankan ketahanan pangan.
Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur yang telah menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II di Kantor DPRD Jawa Timur, Surabaya, Rabu (13/5/2026).
Menurut Khofifah, momentum ini menjadi wujud nyata dari kuatnya harmonisasi dan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam membangun Jawa Timur yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, serta seluruh anggota DPRD Jawa Timur atas masukan, catatan strategis, dan rekomendasi yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Semua masukan dan catatan kepada Pemprov Jawa Timur tentu akan menjadi perhatian bagi eksekutif untuk berbenah, melakukan koreksi, evaluasi dan perbaikan berbagai program pembangunan yang akan datang,” ujarnya.
Khofifah menekankan bahwa capaian pembangunan Jawa Timur selama ini tidak lepas dari sinergi antara pemerintah provinsi, DPRD, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.
“Kuncinya itu sinergi. Tidak ada sukses sendirian. Sukses itu karena kita semua bersinergi antara eksekutif dan legislatif, pemerintah kabupaten/kota, serta berbagai elemen strategis di Jawa Timur,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya menempatkan catatan dan rekomendasi DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan, agar tindak lanjut lebih efektif. Misalnya, usulan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 3 persen yang merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Dalam isu alih fungsi lahan pertanian, Khofifah menyebut koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan telah dilakukan untuk memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga. “Kalau lahan dikonversi dari LP2B atau LSD, harus dilihat dampaknya pada ketahanan pangan nasional mengingat Jawa Timur merupakan lumbung pangan nasional,” jelasnya.
Di sektor pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur berhasil mencapai 100 persen dari 881 indikator yang menjadi kewenangan Pemprov. Khofifah menegaskan bahwa kewenangan Provinsi berada pada jenjang SMA, SMK, dan SLB, sedangkan pendidikan dasar dan SMP menjadi tanggung jawab kabupaten/kota.
Di bidang kesehatan, angka stunting di Jawa Timur tercatat sebagai yang terendah kedua nasional setelah Bali, dan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) Jawa Timur menempati peringkat kedua nasional. Khofifah menegaskan, “Kalau untuk PKG, Jatim itu berada pada posisi tertinggi kedua nasional setelah Jawa Tengah dan jauh di atas rata-rata nasional.”
Mengenai BUMD, Khofifah meminta penilaian dilakukan proporsional sesuai karakter dan capaian masing-masing perusahaan. Ia mencontohkan Bank Jatim yang mencatat laba bersih tertinggi di antara seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia.
Khofifah menekankan bahwa berbagai penghargaan yang diterima Pemprov Jawa Timur adalah bentuk apresiasi atas kerja keras dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, bukan sekadar target. “Sebenarnya penghargaan itu untuk petani-petani kita yang luar biasa sebagai pahlawan pangan di Jawa Timur,” ungkapnya.
Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, menyampaikan apresiasi atas capaian pembangunan dan kinerja Pemprov Jawa Timur selama Tahun Anggaran 2025. “Kesimpulan pendapat akhir dari seluruh fraksi adalah menerima LKPJ tahun 2025.
Catatan dan rekomendasi yang kami berikan merupakan wujud dukungan penuh DPRD agar langkah strategis pemerintah ke depan semakin sempurna dan membawa berkah bagi seluruh masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya. [tok/suf]
No comments: