Operasi Gabungan di Malang Sita Ribuan Rokok Ilegal Tanpa Cukai

Malang (beritajatim.com) – Sebanyak 6.767 bungkus rokok ilegal diamankan oleh Tim gabungan lintas sektor, yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang, Polresta Malang Kota, Denpom V/3, Bea Cukai Malang, dan Kejaksaan Negeri Kota Malang. Ribuan rokok ilegal ini diamankan dari empat lokasi pada Rabu (13/8/2025).

Tim gabungan melakukan operasi sejak pukul 18.00 WIB. Operasi gabungan ini melibatkan 28 personel yang dalam pelaksanaannya dibagi menjadi dua kelompok dengan masing-masing terdiri dari 14 personel. Selama razia operasi berjalan aman, kondusif, terkendali.

Dari empat lokasi, tim A yang bergerak di wilayah Kecamatan Sukun mengamankan 242 bungkus rokok ilegal dari toko di Jalan Pelabuhan Ketapang, dan 253 bungkus dari toko di Jalan Mergan Musala.

Sementara itu, Tim B yang beroperasi di wilayah Kecamatan Lowokwaru mencatat temuan terbesar. Dari toko di Jalan Mawar, petugas mengamankan 4.321 bungkus rokok ilegal. Sedangkan di toko di Jalan Kalpataru, diperoleh 1.951 bungkus rokok ilegal.

Seluruh barang bukti yang ditemukan kemudian langsung ditangani oleh pihak Bea Cukai untuk dilakukan penindakan, termasuk larangan penjualan kembali.

Kepala Satpol PP Kota Malang, Heru Mulyono memastikan Pemkot Malang berkomitmen menguatkan sinergi dan kolaborasi untuk memberantas peredaran rokok ilegal. Selain upaya represif melalui penindakan, mereka juga melakukan upaya preventif mulai sosialisasi hingga edukasi kepada masyarakat.

Heru pun mengajak seluruh warga masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal. “Adanya operasi ini adalah bagian dari dukungan penuh Pemerintah Kota Malang. Hasil operasi gabungan ini menjadi kewenangan Bea Cukai, dan harapan kami akhir tahun ini bisa dilakukan pemusnahan barang bukti,” ujar Heru.

Pelaksanaan operasi ini mengacu pada berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), serta peraturan Wali Kota Malang terkait tugas, fungsi, dan SOP Satpol PP. (luc/kun)