Sosok Amithya Ketua DPRD Kota Malang, Menyelaraskan Langkah Legislatif dan Eksekutif untuk Rakyat

SURYAMALANG.COM, MALANG - Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengawali karir politiknya ketika menjadi tenaga ahli anggota DPR RI di Senayan, Jakarta pada 2012.

Sebelumnya, ia sempat menjadi guru di tingkat sekolah dasar. Lulusan Sastra Inggris, Universitas Negeri Malang (UM) itu menjadi guru selama setahun di Kota Malang.

Amithya Ratnanggani Sirraduhita menyelesaikan pendidikannya di Universitas Negeri Malang (UM) selama 3,5 tahun.

Pencapaiannya sebagai Ketua DPRD Kota Malang tidak terpikirkan sebelumnya. Sejak mengawali karir berpolitik, dirinya hanya fokus dengan apa yang bisa dia lakukan.

Ditemui setelah pelantikan dirinya sebagai Ketua DPRD Kota Malang, Amithya bahkan mengatakan bahwa dirinya tak memiliki target apapun ketika berpolitik praktis.

"Apa yang saya lakukan, saya tidak pernah berharap jabatan. Itu memang sudah saya lakukan sejak dicalonkan anggota legislatif."

"Yang saya lakukan adalah kampanye, sosialisasikan diri dan partai, tanpa ada target. Saya tidak memaksakan diri."

"Sehingga yang saya lakukan adalah bekerja sebaik-baiknya, tidak bekerja mencari target, tetapi bekerja menjadi maksimal. Apa yang saya mampu, ya itu saya kerjakan," katanya.

Sebagai seorang anak dari pasangan politisi Sirmadji dan Sri Rahayu, Amithya sudah mengenal politik sejak dini.

Meskipun bukan politik praktis, tapi Amithya mengamati apa yang dikerjakan kedua orangtuanya.

Dari lingkungan keluarga itu, ia belajar mengenal politik hingga akhirnya berkarir juga sebagai politisi.

Dikatakannya, politik menjadi hal yang biasa dalam kehidupan sehari-sehari. Dengan jabatannya saat ini, ia pun memiliki keyakinan untuk bisa berbuat lebih banyak lagi demi kebaikan Kota Malang.

"Ya selain dari keluarga pastinya, kerja di DPR RI itu juga secara tidak langsung juga memberi pelajaran."

"Meskipun menjadi tenaga ahli tidak terlibat politik aktif, tapi terlibat di dalam atmosfir itu sehingga ada yang saya pelajari," ujar Amithya.

Ibunya memberikan banyak petuah kepada Amithya. Sri Rahayu berpesan kepada anak perempuannya itu agar tetap bisa menjaga amanah dalam jabatan yang diemban.

Dikatakan Amithya, ibunya berpesan agar dia menjalankan kemimpinan ini dengan moral dan etik.

"Pada dasarnya, moral dan etik dengan sendirinya akan mewarnai kepemimpinan ini," ujarnya.

Sebelumnya, Amithya telah menjabat bagai Ketua Komisi D di DPRD Kota Malang. Ia mengemban jabatan itu selama 2,5 tahun. Pengalaman itu memberikan kepercayaan tersendiri bagi Amithya mengemban amanah lebih tinggi.

Menurutnya, apa yang dia lakukan saat menjadi Ketua DPRD Kota Malang saat ini tidak jauh berbeda ketika menjadi ketua komisi.

Ada hal-hal yang berbeda, namun tidak terlalu signifikan karena pada dasarnya 45 orang anggota di legislatif adalah satu kesatuan di bawah satu lembaga.

Amithya akan memainkan orkestrasi sehingga kinerja anggota DPRD Kota Malang seirama dengan tujuan.

"Saya ada pengalaman menjadi ketua Komisi selama 2,5 tahun. Saya membayangkan diri saya sebagai ketua kelas di Komisi D yang berjumlah 11 orang. Sekarang berjumlah 44 orang."

"Pasti ada motivasi untuk diri saya sendiri, sehingga saya ke depan mempelajari banyak hal. Bidang ekonomi, infrastruktur, pemerintahan, itu menjadi tantangan baru buat saya. Bagaimana mengorkestrasi semua potensi yang ada di DPRD Kota Malang," ujar Amithya.

Amithya memiliki ambisi untuk menyelaraskan jalan antara eksekutif dan legislatif. Hal itu dianggapnya penting agar program-program kerakyatan yang dibuat bisa bermanfaat banyak bagi masyarakat.

"Ibarat jalan, beriringan kiri dan kanan, jadi berimbang," katanya.

Ia juga berharap presiden yang baru saja dilantik bisa memberikan kebijakan yang menyeluruh kepada masyarakat Indonesia. Tidak ada kebijakan yang hanya menguntungkan satu atau sebagian pihak saja.

Ia meyakini, Presiden Prabowo bisa melakukan hal itu karena telah dipilih oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

"Presiden pasti yang terbaik yang dipilih rakyat Indonesia. Harapan kami Presiden diberikan perspektif yang luas sehingga kebijakan tidak tersegmentasi."

"Kebijakan yang keluar tidak menguntungkan satu pihak atau lainnya, kecuali pihak marginal karena itu wajib kita fasilitasi," kata Amithya.