6 Jam KPK Geledah Rumdin Bupati Lamongan, Desas Desus Muncul

Lamongan (beritajatim.com) – Setelah hampir 6 jam petugas KPK mengobok-obok rumah dinas Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, yang berada di Jalan Ahmad Yani, Lamongan, kini mereka langsung keluar membawa sejumlah berkas, sekitar pukul 21.00 WIB, Rabu (13/9/2023).

Sebelumnya, KPK masuk ke rumah dinas setempat sejak pukul 14.30 WIB, usai melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.

Sayangnya, tidak diketahui secara pasti apa maksud dan tujuan petugas KPK datang ke Lamongan. Selain itu, petugas KPK juga tidak memberikan keterangan apapun hasil dari penggeledahan yang dilakukannya.

Rombongan petugas KPK yang mengendarai 4 mobil itu hengkang dari rumah dinas secara berurutan. Awak media tak bisa mengakses seluruh aktivitas petugas KPK di rumah dinas lantaran tak diperbolehkan masuk.

Keempat mobil itu kemudian berpencar, yakni dua mobil bergerak ke arah selatan, sedangkan sisanya bergerak ke arah utara. “Iya memang benar ada KPK di sini (rumah dinas bupati ,” ujar salah satu petugas Satpol PP yang masih berjaga di lokasi rumah dinas bupati.

Kini, kehadiran KPK ke Lamongan memunculkan beragam persepsi dan desas desus bagi publik Lamongan. Datangnya KPK cukup menyita perhatian publik, termasuk para pejabat Lamongan yang tak mengira sebelumnya jika bakal terjadi penggeledahan dari KPK ini.

Banyak yang mengaitkan bahwa kedatangan petugas KPK ke Lamongan ini masih ada hubungannya dengan pembangunan Gedung Pemkab Lamongan yang menelan anggaran APBD, hingga Rp 151 miliar.

Gedung megah dengan 7 lantai itu dibangun sejak tahun 2017, tepatnya di masa pemerintahan mendiang Bupati Fadeli, Bupati sebelumnya saat Yuhronur Efendi masih menjabat sebagai Sekda Lamongan.

Kemudian dari berbagai informasi yang dihimpun dari lapangan, KPK dikabarkan juga sempat menggeledah rumah salah satu Kontraktor berinisial AB di Jalan Sunan Kali Jaga, Kelurahan Sukorejo, lalu Dinas Perkim, hingga rumah Eks Kepala Dinas Perkim M Wahyudi, di Perum Jetis Indah.

Desas desus lainnya, sebagian masyarakat bahkan ada yang mengaitkan kedatangan KPK dengan dugaan gratifikasi yang terjadi di Kota Sota ini. Beberapa desas desus dan spekulasi dugaan itu muncul lantaran sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Lamongan banyak yang menutup diri saat dikonfirmasi media.

Begitupun dengan Kepala Dinas Perkim Lamongan, Yunan Achmadi, yang tak bisa dihubungi saat kantornya digeledah KPK. Ponsel Yunan tidak aktif. Sementara Sekda Lamongan Moh. Nalikan hanya menanggapi singkat bahwa hadirnya KPK ini bersangkutan dengan agenda Monitoring Center for Prevention (MCP), capaian program pemberantasan korupsi.[riq/kun]