Pelaku Usaha Thrifting Harap-Harap Cemas

MALANG – Pemerintah mulai menyoroti maraknya perdagangan pakaian impor bekas (thrifting) di Indonesia. Bisnis itu dianggap bisa menggangu keberlangsungan industri lokal yang saat ini tengah bertumbuh.

Presiden RI Joko Widodo telah meminta jajarannya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Usai pernyataan dari Jokowi, para pengusaha thrifting di berbagai daerah mulai khawatir akan keberlangsungan usahanya.

Misalnya seperti pengusaha thrifting di Kota Malang, Syakirin yang mempunyai toko thrift di kawasan Jalan Gribig. “Iya sangat khawatir, tadi malam saja saya sampai tanya ke teman-teman hari ini buka apa tidak. Khawatir kalau langsung dilarang buka.

Mulai kemarin saya mengikuti informasi itu,” ujar Syakirin ditemui Malang Posco Media, kemarin. Menurut Syakirin, usaha pakaian impor bekas ini diakui memang menggiurkan.

Namun hal itu terjadi ketika sebelum pandemi. Untuk pasca pandemi seperti ini masih belum bisa menyamai seperti dulu. Ia mengaku harga yang dipatok juga tidak mahal seperti toko thrift lain.

Berita Lainnya : 2 Guru di Bojonegoro Jadi Tersangka Korupsi Dana BOS Rp 300 Juta

“Contohnya jaket itu harga sekitar Rp 50 ribu paling mahal Rp 100 ribu-an saja. Makanya keuntungan tidak terlalu besar sebenarnya. Tapi saya pribadi, kalau memang nanti pemerintah melarang, saya tidak masalah.

Cuma saya minta jangan langsung, perlu waktu untuk habiskan stok dulu,” tutur Syakirin. Warga asal Kelurahan Kasin ini menyebut barang impor dipilih konsumen lantaran kualitasnya memang lebih bagus dibandingkan produk lokal.

Apabila bisnis impor bekas ini dilarang, ia mengaku pasrah dan bakal beralih menjual produk lokal. “Dulu saya sebenarnya pernah jual lokalan. Terus saya isi barang impor ternyata lebih dicari yang impor, akhirnya dulu produk lokal saya terus kurangi.

Ya kalau ini dilarang, saya balik seperti dulu,” tukasnya. Terpisah, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Eko Sri Yuliadi mengatakan pihaknya bakal menindaklanjuti fenomena thrifting tersebut. Meski memang diakui pihaknya selama ini belum memberi perhatian khusus.

“Kota Malang untuk thrifting secara umum kita belum monitor. Kita memang masih mau mencari bagaimana perkembangannya saat ini.

Memang ada beberapa titik thrifting di Kota Malang itu memang ada,” kata Eko dikonfirmasi kemarin. Dikatakan Eko, secara ekonomi memang usaha thrifting di masyarakat sedikit banyak bisa menggangu industri lokal.

Bahkan bisa secara langsung menurunkan produktifitas UKM atau konveksi dan tekstil lokal. Maka dari itu,

Eko dalam waktu dekat akan turun ke lapangan melakukan survey dan melihat secara langsung bisnis thrifting di Kota Malang. “Kalau nanti pemerintah mau membatasi ya kita pasti akan ikut.

Tapi dalam waktu dekat ini kita akan survey lapangan, kita lihat bagaimana jalur-jalur distribusinya, baru kita tentukan nanti langkah apa. Besok mungkin kita akan lihat-lihat ke toko thrifting,” tutupnya. (ian/aim)