Prabowo Lantik Pejabat Baru, Jenderal Maruli Wakil Panglima TNI

Jakarta (beritajatim.com) – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah wakil menteri serta kepala badan di lingkungan pemerintahan. Pelantikan ini mencakup posisi strategis di kementerian teknis hingga badan baru yang berfokus pada pengelolaan sumber daya alam dan kewilayahan.

Beberapa nama yang dilantik antara lain Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang sebelummya menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) menjadi sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. Maruli digantikan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita.

Kemudian Marsekal TNI Yusuf Jauhari sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Logistik, Industri Pertahanan dan Teknologi, serta Jenderal TNI Richard Tampubolon sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Strategi, Doktrin dan Pembangunan Kekuatan. Selain itu, Dr Alim Setiawan Slamet menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian dan M Maulana Bungaran sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Gabung Shopee Affilate

Dalam jajaran kepala badan, Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi ditunjuk menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sementara itu, Satyawan Pudyatmoko dilantik sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) didampingi Mayor Jenderal TNI Sriyanto sebagai wakilnya.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menyatakan kesiapan TNI AD dalam mendukung penuh program prioritas pemerintah. Ia menyebut berbagai program seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta ketahanan pangan akan menjadi fokus percepatan.

“Dapat amanah dari negara melalui Bapak Presiden menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Tentunya banyak program-program strategis dari Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Wapres Gibran yang melibatkan dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat,” ujar Tandyo.

Terkait penanganan karhutla, Tandyo menegaskan pengerahan personel TNI AD untuk membantu pemadaman di lahan gambut. Ia juga menyoroti persoalan di Papua yang akan ditangani melalui pendekatan kesejahteraan dan keamanan.

Di sisi lain, Jenderal Maruli Simanjuntak yang menjabat sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil berkomitmen mengoptimalkan sistem swakelola. Langkah ini bertujuan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur.

“Ya, sebetulnya sistem swakelola itu yang sedang saya coba. Karena kita ini baru pertama memulai, kita sudah dalam dua tahun terakhir ini bersama dengan Presiden,” kata Maruli di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/10).

Maruli menilai sistem swakelola mampu memangkas biaya pembangunan hingga 50 persen dibandingkan anggaran konvensional. Ia akan mengoordinasikan satuan TNI di berbagai wilayah, termasuk Yon TP dan matra lainnya, guna mempercepat pembangunan di daerah terpencil dan perbatasan. [hen/ian]