Dolar Menguat, Rupiah Tertekan: Ekonom UGM Analisa Risiko bagi Industri dan Rumah Tangga

Yogyakarta (beritajatim.com)- Melemahnya nilai tukar rupiah hingga menyentuh level Rp18.200 per dolar AS berdasarkan Kurs Transaksi Bank Indonesia memunculkan kekhawatiran baru terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Situasi ini dinilai berpotensi memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok, meningkatkan biaya produksi industri, hingga memperberat beban hidup masyarakat, terutama kelompok kelas menengah.

Para ekonom dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) menilai tekanan terhadap rupiah tidak hanya dipengaruhi faktor domestik, tetapi juga kondisi global yang semakin tidak menentu, terutama akibat konflik geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada pasokan energi dunia.

Konflik Timur Tengah Picu Lonjakan Biaya Energi

Ekonom FEB UGM, Denni Puspa Purbasari, menjelaskan bahwa gangguan distribusi minyak dan gas di kawasan Timur Tengah, khususnya yang berkaitan dengan jalur strategis Selat Hormuz, menjadi salah satu faktor utama yang menekan perekonomian global.

Menurutnya, kenaikan harga minyak dunia langsung berdampak pada sektor industri yang sangat bergantung pada energi dan bahan baku berbasis minyak, seperti industri petrokimia dan manufaktur.

“Kenaikan harga energi membuat biaya produksi meningkat. Di sisi lain, tidak semua perusahaan dapat menaikkan harga jual produknya, sehingga margin keuntungan mereka semakin tertekan,” ujarnya dalam diskusi Bincang Pakar bertajuk Pelemahan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS.

Denni menyebut sejumlah perusahaan mulai menghadapi tekanan kerugian karena lonjakan biaya operasional tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan. Karena itu, pemerintah didorong untuk memperkuat diplomasi ekonomi, menjaga stabilitas kebijakan, dan mencari alternatif sumber energi yang lebih aman.

Ketersediaan Energi Jadi Prioritas

Dalam situasi saat ini, Denni menilai pemerintah kemungkinan akan lebih fokus memastikan ketersediaan BBM domestik melalui badan usaha milik negara (BUMN). Meski langkah tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan pasokan bagi sektor swasta, keberlangsungan distribusi energi tetap menjadi faktor penting bagi roda perekonomian.

Ia menegaskan bahwa dalam kondisi ketidakpastian global, jaminan pasokan energi menjadi prioritas utama dibandingkan pertimbangan harga.

“Yang paling penting saat ini adalah memastikan pasokan tersedia. Soal harga memang penting, tetapi ketersediaan energi merupakan kebutuhan yang lebih mendesak,” jelasnya.

Bea Masuk Saja Dinilai Belum Cukup

Sementara itu, Dosen FEB UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, menilai berbagai kebijakan pemerintah untuk meredam dampak pelemahan rupiah perlu diiringi dengan komunikasi yang lebih jelas kepada publik.

Menurutnya, persoalan ekonomi saat ini tidak hanya dipicu oleh melemahnya rupiah, tetapi juga kenaikan harga komoditas global yang berlangsung bersamaan.

Karena itu, pengurangan bea masuk bagi sektor tertentu belum tentu menjadi solusi utama dalam menahan laju kenaikan harga.

Wisnu mendorong pemerintah untuk memperkuat produksi dalam negeri, mencari jalur impor alternatif, dan meningkatkan kerja sama ekonomi regional, khususnya di kawasan Asia Tenggara.

“ASEAN memiliki potensi besar untuk membangun rantai pasok yang lebih kuat sehingga ketergantungan terhadap impor dari luar kawasan dapat dikurangi,” katanya.

Kelas Menengah Jadi Kelompok Paling Rentan

Di tengah tekanan ekonomi yang meningkat, kelompok kelas menengah disebut menjadi salah satu pihak yang paling rentan terdampak.

Wisnu menyoroti kenaikan harga BBM nonsubsidi yang berpotensi menambah beban pengeluaran rumah tangga. Apalagi, kebijakan penggunaan barcode yang terintegrasi dengan data perpajakan berpotensi membuat sebagian kelompok menengah tidak lagi memperoleh akses terhadap subsidi BBM.

Ia memperkirakan biaya transportasi rumah tangga dapat meningkat hingga 15 hingga 20 persen apabila pola konsumsi masyarakat tidak berubah.

Kondisi tersebut berisiko semakin berat jika diikuti kenaikan harga barang dan jasa lainnya akibat efek berantai dari meningkatnya biaya distribusi.

“Kelompok kelas menengah rentan karena tidak termasuk penerima bantuan sosial. Saat harga-harga naik, mereka harus menanggung seluruh dampaknya secara langsung,” ungkapnya.

Ancaman terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dosen FEB UGM lainnya, Evi Noor Afifah, menilai pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada konsumsi masyarakat, tetapi juga berpotensi memengaruhi berbagai indikator ekonomi makro.

Menurutnya, meningkatnya tekanan terhadap dunia usaha dapat menurunkan minat investasi dan memperlambat permintaan agregat. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi menekan laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Evi mengingatkan bahwa target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah akan menghadapi tantangan besar apabila tekanan nilai tukar terus berlanjut.

Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi dari pemerintah terkait kondisi pasokan energi serta langkah mitigasi yang sedang dilakukan.

“Keterbukaan informasi yang kredibel sangat dibutuhkan agar masyarakat dan pelaku usaha dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi situasi ini,” ujarnya.

Transaksi Mata Uang Lokal Dinilai Bisa Kurangi Risiko

Sementara itu, Muhammad Nabiel Arzyan menilai penggunaan transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) dengan negara mitra dagang dapat menjadi salah satu strategi untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa persoalan nilai tukar rupiah merupakan masalah struktural yang tidak bisa diselesaikan hanya melalui kebijakan moneter.

Menurut Nabiel, penguatan fundamental ekonomi, peningkatan daya saing industri, serta diversifikasi perdagangan internasional tetap menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas rupiah dalam jangka panjang.

APBN Mulai Merasakan Tekanan

Selain berdampak pada masyarakat dan dunia usaha, pelemahan rupiah juga mulai memberikan tekanan terhadap keuangan negara.

Nabiel mengungkapkan bahwa kenaikan harga minyak dunia yang terjadi bersamaan dengan pelemahan rupiah meningkatkan kebutuhan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi.

Berdasarkan realisasi hingga akhir Mei 2026, penyerapan subsidi dan kompensasi energi telah mencapai sekitar 45 persen dari total alokasi dalam APBN.

Kondisi tersebut membuka kemungkinan munculnya berbagai skenario fiskal apabila harga minyak dunia tetap tinggi dan nilai tukar rupiah belum menunjukkan tanda-tanda penguatan.

Pelemahan rupiah hingga menembus Rp18.200 per dolar AS menjadi sinyal peringatan bagi perekonomian Indonesia. Selain memicu kenaikan harga barang dan biaya produksi, kondisi ini juga berpotensi memperberat beban hidup kelas menengah, menekan investasi, serta meningkatkan tekanan terhadap APBN.

Para ekonom menilai pemerintah perlu bergerak cepat melalui penguatan diplomasi ekonomi, diversifikasi sumber energi, pengembangan transaksi mata uang lokal, dan peningkatan transparansi informasi agar dampak pelemahan rupiah tidak semakin meluas ke berbagai sektor ekonomi. [aje]