Bojonegoro (beritajatim.com) – Sejumlah perwakilan warga Desa Drokilo kembali mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro. Kedatangan guna menanyakan kelanjutan penanganan perkara dugaan korupsi yang melibatkan pemerintah desa setempat.
Tiga orang yang hadir diketahui merupakan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Drokilo. Mereka menilai proses hukum yang telah bergulir sejak 2023 itu belum menunjukkan perkembangan yang jelas, khususnya terkait penetapan pihak yang bertanggung jawab.
Salah satu anggota BPD, Suji, menyampaikan bahwa pihaknya kerap menjadi tempat warga bertanya soal perkembangan kasus tersebut. Karena itu, mereka merasa perlu kembali meminta penjelasan langsung ke Kejari.
“Kedatangan kami ini yang kedua kalinya dengan tujuan yang sama, yaitu meminta kejelasan terkait kasus dugaan korupsi di Desa Drokilo,” ujar Suji, Senin (20/4/2026).
Ia menjelaskan, dalam kunjungan kali ini rombongan diterima oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus serta Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro.
Menurut Suji, dampak dari perkara tersebut cukup besar terhadap jalannya pemerintahan desa. Pada 2025, Desa Drokilo tidak memperoleh pencairan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga berbagai program pembangunan dan kegiatan desa terhenti.
“Sejak tahun lalu, bahkan kemungkinan berlanjut tahun ini, tidak ada kegiatan pembangunan karena DD dan ADD tidak cair,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pada akhir 2025, pihak BPD telah berkoordinasi dengan Inspektorat Bojonegoro. Saat itu, Inspektorat menyampaikan adanya indikasi kerugian negara yang kemudian diteruskan ke Kejari untuk penanganan lebih lanjut.
“Dari Inspektorat sudah ada penyampaian terkait potensi kerugian negara dan kasusnya dilimpahkan ke Kejari. Namun sampai sekarang belum ada penetapan tersangka,” tambahnya.
Diketahui, Kejari Bojonegoro tengah menangani dugaan penyimpangan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Drokilo untuk tahun anggaran 2021, 2022, dan 2024. Status perkara tersebut telah naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan pada Mei 2025.
Sementara itu, dugaan korupsi untuk tahun anggaran 2023 ditangani oleh Unit Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polres Bojonegoro.
Pihak BPD berharap proses hukum dapat segera memberikan kepastian agar kondisi pemerintahan desa kembali stabil dan keresahan warga mereda.
“Kami ingin ada kejelasan secepatnya, supaya roda pemerintahan desa bisa berjalan normal dan situasi di masyarakat kembali kondusif,” pungkas Suji.
Di sisi lain, Kasi Intelijen Kejari Bojonegoro, Inal Sainal Saiful, menyampaikan bahwa perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan. Ia menegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan sesuai prosedur.
“Perkara ini masih dalam tahap penyidikan. Kami mohon dukungan semua pihak agar prosesnya berjalan lancar,” ujarnya singkat. (lim/but)
Reviewed by wongpasar grosir
on
April 21, 2026
Rating:
No comments: