Kemenhaj Gandeng BNI Kelola Dana Haji Rp18 Triliun, Dorong Ekspor Bumbu ke Saudi

Jakarta (beritajatim.com) – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU) resmi menggandeng Bank Negara Indonesia (BNI) untuk mengoptimalkan pengelolaan dana operasional haji yang mencapai Rp18 triliun per tahun. Sinergi strategis ini bertujuan untuk memastikan perputaran dana besar tersebut memberikan dampak nyata bagi penguatan devisa negara dan pertumbuhan UMKM nasional.

Dalam pertemuan di Jakarta pada Rabu (25/2/2026), Direktur Jenderal PE2HU, Jaenal Effendi, menyoroti fakta bahwa sekitar 80 persen kebutuhan operasional haji menggunakan mata uang asing. Pemerintah ingin mengubah pola agar dana tersebut tidak hanya terserap untuk layanan di Arab Saudi, tetapi juga ditarik kembali ke ekosistem ekonomi dalam negeri melalui skema yang lebih terintegrasi.

“Dana operasional haji memiliki daya ungkit besar. Pengelolaannya harus mampu memperkuat devisa, mendukung UMKM, dan menciptakan multiplier effect yang terukur,” tegas Jaenal Effendi saat memberikan keterangan resminya.

Secara teknis, setiap jemaah menerima biaya hidup (living cost) sekitar 750 riyal, yang jika dikelola secara kolektif dengan kurs kompetitif, memiliki potensi devisa tambahan yang sangat signifikan bagi Indonesia. Pemanfaatan sistem keuangan yang efisien diharapkan mampu memitigasi risiko fluktuasi mata uang sekaligus memberi keuntungan lebih bagi jemaah.

BNI menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan penuh secara end-to-end, mulai dari penyediaan valuta asing, skema bridging financing untuk operasional travel, hingga sistem keuangan berbasis koperasi. Dukungan ini diharapkan mampu memperlancar likuiditas para pelaku usaha yang terlibat dalam ekosistem perhajian.

Kolaborasi ini juga membuka jalur lebar bagi produk lokal untuk menembus pasar Arab Saudi, khususnya untuk kebutuhan dapur katering jemaah. Produk unggulan seperti bumbu masak, beras, dan makanan siap saji akan diekspor melalui mekanisme penjaminan bank (bank guarantee) guna meminimalkan risiko transaksi bagi pengusaha Indonesia.

Bagi jemaah di daerah, sinergi ini membawa kabar baik terkait peningkatan fasilitas fisik. Kemenhaj dan BNI sepakat untuk menyalurkan dukungan melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) guna memperbaiki kualitas Asrama Haji di beberapa provinsi kunci, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, NTB, dan Makassar.

Langkah ini diambil mengingat adanya penambahan kuota jemaah yang menuntut kesiapan sarana dan prasarana yang lebih representatif di daerah. Revitalisasi asrama haji menjadi prioritas agar jemaah merasa nyaman dan aman sejak masa pemberangkatan di tanah air.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, kedua belah pihak kini sedang menyusun draf nota kesepahaman (MoU) untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan konkret di lapangan. Transformasi ini menandai babak baru tata kelola haji Indonesia yang tidak lagi sekadar berorientasi pada pelayanan ibadah, tetapi juga sebagai pilar ketahanan ekonomi nasional. [ian]