Usut Dugaan Korupsi Rangkap Jabatan dan Dana BOP, Kejari Probolinggo Geledah Kantor Disdikdaya

Probolinggo (beritajatim.com) – Tim Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Probolinggo melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikdaya) Kabupaten Probolinggo pada Rabu (20/8/2025). Langkah ini dilakukan untuk mengumpulkan bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan instansi tersebut.

Penggeledahan berlangsung sejak pagi dengan pengawasan ketat dari aparat kejaksaan. Beberapa ruangan di kantor Disdikdaya diperiksa satu per satu oleh tim penyidik.

Kasi Intelijen Kejari Probolinggo, Taufik E Purwanto, menjelaskan bahwa ada dua perkara yang tengah diusut. Salah satunya berkaitan dengan seorang pegawai yang diduga merangkap jabatan.

Pegawai tersebut diketahui berstatus sebagai tenaga pendamping profesional desa. Namun di saat bersamaan, ia juga aktif mengajar sebagai guru tidak tetap di SDN 1 Brabe, Kecamatan Maron.

Menurut Taufik, rangkap jabatan itu berdampak pada penerimaan gaji ganda yang dinilai menyalahi aturan. Hal tersebut membuka potensi kerugian keuangan negara.

Selain kasus rangkap jabatan, Kejari juga menyelidiki dugaan penyalahgunaan dana BOP Pendidikan Kesetaraan. Dana ini bersumber dari Kemendikbudristek dan digunakan untuk PKBM Iqro di Desa Tambakrejo, Kecamatan Tongas, periode 2020–2024.

Dalam penyelidikan awal, ditemukan indikasi adanya penyelewengan anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan masyarakat. Temuan tersebut kini menjadi dasar penyidikan lebih lanjut.

Dari penggeledahan, penyidik berhasil menyita sejumlah dokumen dan arsip penting. Data-data itu diyakini memiliki kaitan langsung dengan dua perkara yang sedang ditangani.

“Barang bukti yang diamankan akan dianalisis untuk memperkuat konstruksi hukum dalam perkara ini,” ujar Taufik, Kamis (21/8/2025). Ia menegaskan bahwa kejaksaan berkomitmen menuntaskan kasus hingga ke meja hijau.

Dengan penggeledahan ini, Kejari Probolinggo menegaskan keseriusannya memberantas praktik korupsi di sektor pendidikan. Publik pun berharap kasus ini dapat dibuka secara transparan agar menjadi pelajaran bagi seluruh pihak. (ada/ian)