Katanya Efisiensi Anggaran, Tapi Anggota DPRD Kabupaten Malang Masih Doyan Kunker Nggak Jelas

SURYAMALANG.COM, MALANG - Meski sudah sering disorot, namun kelakuan anggota DPRD Kabupaten Malang yang tak 'betah' di kantornya, sepertinya kian menjadi-jadi.

Seperti belum lama ini, gedung DPRD Kabupaten Malang disorot banyak orang karena kondisinya kosong melompong.

Itu karena keempat anggota komisi-nya ngelencer yang dibalut dengan lagu lama, seperti kunjungan kerja (kunker) serentak. Padahal ada gerakan efisiensi anggaran yang melarang pejabat negara melakukan aktivitas 'tak bermutu'.

Dua komisinya berkunjung ke DPRD DKI, sedang dua komisi lainnya, ke DPRD Provinsi Yogyakarta.

Rupanya, sorotan banyak pihak itu, tak mempan karena tak membikin anggota dewan itu insaf, melainkan justru seperti kejar tayang.

Seperti Senin (17/2/2025) siang, kondisi gedung DPRD Kabupaten Malang itu kembali kosong sehingga banyak orang kecele ketika ingin mengadu.

Itu karena keempat komisinya ramai-ramai berkunjung ke luar kota. Seperti Komisi II, mereka kunker ke DPRD Kabupaten Bekasi, sedangkan komisi lainnya, ada yang ke DPRD Kabupaten Tanggerang.

Meski acaranya baru Senin siang, namun mereka lihai juga untuk memploroti anggaran rakyat itu. Agar sedikit bisa menambah tebal isi dompetnya, mereka mengakalinya dengan berangkat, Minggu (16/2/2025) sore.

Otomatis, uang sakunya sedikit bisa bertambah karena mereka bisa menginap dua malam karena baru pulang Selasa (18/2/2025). Dan, anggaran pun membengkak.

"Iya, sudah saya cek, tadi siang itu, gedung dewan sepi, seperti tak berpenghuni. Sebab, teman saya mau mengantar surat undangan, hanya bisa ditemui pegawai sekwan."

"Padahal, temanku kepingin menjelaskan isi undangan itu," tegas Ahmad Kusairi, koordinator LSM Pro Desa, Senin (17/2/2025).

Kusairi menilai jika kebiasaan mereka yang suka kelenceran, dengan tanpa membawa hasil positif buat kepentingan rakyat itu, sebaiknya dihentikan.

Bukan malah terkesan menjadi-jadi atau menggunakan aji mumpung. Yakni, mumpung masih belum diberlakukan program Presiden Prabowo Subianto, yang akan memangkas anggaran perjalanan dinas pejabat hingga 50 persen itu.

"Iya, kok, sepertinya mereka tak peka dengan jeritan rakyat, yang kian susah akibat semua kebutuhan naik."

"Malah, mereka hampir tak ada di kantornya setiap minggu, karena sibuk ke sana-ke mari," tutur Kusairi, yang jadi Jubir Bupati Muhammad Sanusi saat Pilkada 2024 lalu.

Bukan cuma Kusairi, M Zuhdy Ahmadi, Gubernur LIRA Jatim, juga mengkritik keras terhadap kebiasaan buruk wakil rakyat yang suka pemborosan itu.

Ia minta agar anggaran perjalanan dinas tahun ini, yang sangat besar atau Rp 48 miliar itu dipangkas 50 persen.

Itu bisa dialihkan buat program ketahanan pangan atau buat perbaikan jalan. Sebab, meski sudah diperbaiki dengan anggaran Rp 250 miliar, namun itu belum mampu menuntaskan jalan di Kabupaten Makang, karena banyak yang rusak akibat kena bencana alam.

"Jika buat perbaikan jalan, itu justru jauh lebih bermanfaat karena bisa dilewati rakyat, dari pada dihabiskan buat kelenceran seperti itu."

"Coba, tanya mereka, setiap pulang kunker, apa hasilnya, pasti tak bisa jelaskan. Lah iya, zaman sudah serba online atau tersambung seperti ini, kok masih studi banding atau kunker, mbok membuka di Google, apa saja sudah ada," tegas pria yang biasa dipanggil Didik ini.

Makanya, Didik mengaku akan menghadap Bupati Sanusi, untuk minta agar anggaran kluyuran dewan Rp 48 miliar itu dipangkas jadi 50 persen.

Jika tidak, lanjut dia, anggaran Rp 48 miliar, yang setara buat anggaran pengentasan kemiskinan di lima kecamatan itu habis bak ditelan angin mamiri.

"Semoga, nanti Pak Bupati sependapat jika anggaran itu dipangkas. Jika dipangkas Rp 20 miliar saja, misalnya, itu bisa memperbaiki jalan sepanjang 200 kilometer atau setara dengan jalan di 79 desa."

"Atau jika dipakai buat perbaikan jembatan, yang kemarin banyak yang rusak akibat diterjang banjir, itu bisa memperbaiki 40 jembatan antar desa," tegasnya.

Sementara, beberapa anggota dewan dihubungi, sepertinya sudah merasa jika akan ditanya soal kosongnya gedung dewan.

Akibatnya, mereka tak ada yang menjawab telepon selulernya. Begitu juga, Bagus Sulistyawan AP, MSI, juga demikian.

Meski berkali-kali ditelepon, mantan Camat Singosari itu sepertinya juga sudah bisa menebak, kalau akan ditanya soal kunker anggota dewan, yang sudah tik- tokan dengannya itu.

"Ya, nggak mungkin mau menjawab telepon wartawan, wong mereka itu memang suka slintutan seperti itu," tegas Didik.