Cuma Bayar Pelunasan Rp 23 Juta, Ini Formula Subsidi Presiden untuk Calon Jemaah Haji 2027

Jakarta (beritajatim.com) – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia bersama Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI memastikan bahwa penurunan beban biaya haji tahun 2027 tidak akan mengurangi kualitas pelayanan bagi calon jemaah. Pemerintah menggaransi seluruh fasilitas, mulai dari akomodasi, konsumsi, hingga bimbingan ibadah di Tanah Suci tetap berada pada standar optimal.

Kepastian tersebut disampaikan seiring ditetapkannya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 sebesar Rp98,4 juta, di mana porsi pembayaran langsung jemaah (Bipih) justru terpangkas sekitar Rp3,4 juta dibanding tahun sebelumnya.

Penurunan beban biaya tersebut dimungkinkan berkat adanya skema formula subsidi atas instruksi langsung Presiden RI sebesar Rp3,2 juta, ditambah alokasi Nilai Manfaat sebesar 44,50 persen serta akumulasi perolehan Virtual Account jemaah sebesar Rp3,4 juta.

Gabung Shopee Affilate

Dengan komposisi pembiayaan baru ini, calon jemaah haji yang telah menyetor uang muka awal Rp25 juta kini hanya perlu menyiapkan sisa biaya pelunasan rata-rata sebesar Rp23.048.825,00.

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa efisiensi dan perhitungan cermat yang dilakukan pemerintah murni bertujuan untuk menghadirkan skema pembiayaan yang proporsional tanpa mengorbankan kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah.

“Pemerintah bersama Panja Komisi VIII DPR RI terus berupaya merumuskan skema pembiayaan yang proporsional dan akuntabel. Kami berkomitmen untuk memastikan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia di Tanah Suci tetap terjaga secara optimal, seimbang antara beban jemaah dan optimalisasi nilai manfaat,” ujar Menhaj Mochamad Irfan Yusuf pada Rabu (7/10/2026).

Menhaj menjelaskan bahwa seluruh komponen biaya di dalam negeri maupun Arab Saudi telah dialokasikan secara mendetail. Pengelolaan dana haji difokuskan pada penguatan layanan katering, transportasi fullboard syarikah, perlindungan jemaah, hingga pelayanan puncak ibadah di kawasan Armuzna.

Pemerintah juga mengantisipasi potensi fluktuasi harga avtur pesawat agar tidak dibebankan sebagai biaya tambahan bagi jemaah.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari dana haji, baik yang bersumber dari Bipih maupun dari Nilai Manfaat, dikelola secara transparan dan dikembalikan sepenuhnya dalam bentuk pelayanan terbaik bagi jemaah. Aspek kenyamanan, akomodasi, konsumsi, hingga pembinaan jemaah menjadi prioritas utama kami,” tegas Menhaj.

Mengingat kepastian skema pelunasan telah disahkan, Kemenhaj mengimbau seluruh jemaah yang masuk kuota keberangkatan 2027 untuk segera menyiapkan fisik dan dokumen administrasi sambil menunggu jadwal resmi pembukaan pelunasan Bipih di masing-masing embarkasi. [ian/mch]