55 Kabid dan Kasi Dilantik, Wabup Sumenep Minta Aparatur Pahami Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Sumenep (beritajatim.com) – Wakil Bupati Sumenep, Imam Hasyim meminta agar aparatur pemerintah memahami arah kebijakan pembangunan daerah sekaligus mampu membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif pada jajarannya.

Hal tersebut disampaikan saat pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat administrator dan pengawas sebanyak 55 orang, mulai jabatan Kepala Bidang, Kasi, dan Kasubag di jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Kecamatan di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Jumat (25/09/2026).

“Aparatur Pemerintah ini harus memahami setiap kebijakan pemerintah daerah hingga tingkat pelaksana, agar terwujud dalam bentuk program dan kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Wabup.

Gabung Shopee Affilate

Menurutnya, pejabat administrator dan pengawas memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan pemerintah daerah, agar bisa diterjemahkan dan dilaksanakan secara efektif pada setiap perangkat daerah.

“Pemerintah daerah berhasil menjalankan kebijakan tidak hanya ditentukan perencanaan dan keputusan, tetapi bergantung pada kemampuan aparatur dalam menerjemahkannya menjadi program dan kegiatan yang bisa dilaksanakan secara nyata,” ujar Imam Hasyim.

Menurutnya, pejabat administrator dan pengawas memiliki posisi strategis dalam memastikan setiap kebijakan, agar mampu diimplementasikan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah masing-masing.

“Kebijakan yang sudah dirancang dengan baik tidak bisa hanya berhenti di atas kertas, tetapi harus ada langkah konkret, pengawasan, dan evaluasi agar program benar-benar terlaksana sesuai target,” terangnya.

Ia meminta aparatur pemerintah mampu bekerja inovatif dan responsif terhadap berbagai persoalan yang muncul di masyarakat. Karena itulah, setiap perangkat daerah perlu melakukan evaluasi secara berkala, untuk memastikan program yang dilaksanakan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.

“Aparatur pemerintah tidak hanya dituntut mampu melaksanakan pekerjaan secara administratif, tetapi harus memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas,” tuturnya. (tem/but)