UGM Ingatkan Indonesia Masuki Krisis Iklim, Cuaca Ekstrem hingga Gagal Panen Kian Mengancam

Ancaman perubahan iklim semakin nyata dirasakan Indonesia. Meningkatnya suhu udara global, cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi, hingga ancaman terhadap ketahanan pangan menjadi sinyal bahwa persoalan iklim kini bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan tantangan besar yang memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan.

Kondisi tersebut diperkuat oleh catatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebut periode 2023–2025 sebagai tiga tahun terpanas sejak pengamatan modern dilakukan. Sementara itu, Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) memperkirakan suhu rata-rata global sepanjang 2026–2030 akan berada pada kisaran 1,3 hingga 1,9 derajat Celsius di atas tingkat praindustri.

Dosen Departemen Geografi Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Emilya Nurjani, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia telah memasuki fase krisis iklim yang membutuhkan penanganan secara cepat dan terintegrasi.

Menurutnya, dampak perubahan iklim yang kini dirasakan masyarakat sudah jauh lebih luas dibanding beberapa tahun lalu. Fenomena tersebut tidak hanya memengaruhi lingkungan, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi, kesehatan, hingga kehidupan sosial masyarakat sehingga memerlukan langkah penanganan yang lebih serius.

Emilya mengingatkan bahwa dunia sebenarnya telah berkomitmen membatasi kenaikan suhu bumi agar tidak melebihi 1,5 derajat Celsius melalui Perjanjian Paris (Paris Agreement) yang disepakati pada 2015. Namun, satu dekade setelah kesepakatan tersebut dibuat, target tersebut belum berhasil dicapai.

Ia menilai kondisi itu menunjukkan berbagai upaya pengurangan emisi karbon yang dilakukan berbagai negara masih belum mampu menekan laju pemanasan global secara signifikan.

Dampaknya Semakin Terasa di Berbagai Sektor

Peningkatan suhu udara membawa konsekuensi yang luas. Kebutuhan air meningkat akibat tingginya laju penguapan, sementara risiko kekeringan menjadi semakin besar.

Di sisi lain, pola musim hujan dan kemarau kini semakin sulit diprediksi. Pergeseran musim tersebut disertai meningkatnya intensitas hujan ekstrem yang berpotensi memicu banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah.

Sektor pertanian menjadi salah satu bidang yang paling rentan terdampak. Perubahan pola musim menyebabkan jadwal tanam bergeser, meningkatkan risiko gagal panen, memicu serangan hama, sekaligus menurunkan produktivitas hasil pertanian.

Tak hanya itu, perubahan iklim juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat, meningkatnya kebutuhan energi dan air bersih, serta menurunnya produktivitas di berbagai sektor ekonomi.

Dalam jangka panjang, ancaman yang muncul diperkirakan semakin kompleks. Mulai dari melemahnya ketahanan pangan, berkurangnya ketersediaan sumber daya air, kerusakan ekosistem, kenaikan muka air laut, hingga meningkatnya kerugian sosial dan ekonomi.

Tata Ruang Harus Berbasis Risiko Iklim

Emilya menilai aspek risiko perubahan iklim sudah seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Menurutnya, pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan justru berpotensi meningkatkan emisi karbon sekaligus mengurangi kemampuan alam menyerap karbon.

Kondisi tersebut dapat memperparah fenomena pulau panas perkotaan (urban heat island), menurunkan daya resap air, serta meningkatkan risiko banjir.

Ia mencontohkan alih fungsi hutan, urbanisasi yang tidak terkendali, pembangunan di kawasan rawan banjir maupun lereng curam, serta berkurangnya kawasan resapan air sebagai faktor yang memperbesar kerentanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim.

Sebagai solusi, Emilya mendorong penerapan tata kelola ruang yang mengedepankan daya dukung lingkungan dengan mengintegrasikan strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Pendekatan tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan blue and green infrastructure atau infrastruktur hijau dan biru, yang dinilai mampu meningkatkan ketahanan wilayah menghadapi dampak perubahan iklim.

Kolaborasi Jadi Kunci Menghadapi Krisis Iklim

Menghadapi tantangan tersebut, Emilya menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat.

Sejumlah langkah yang perlu diperkuat antara lain pengurangan emisi gas rumah kaca melalui dekarbonisasi, pemanfaatan energi terbarukan, rehabilitasi ekosistem mangrove dan lahan gambut, pembangunan embung sebagai penyimpan cadangan air, penyusunan tata ruang yang adaptif terhadap perubahan iklim, hingga peningkatan literasi masyarakat mengenai risiko bencana.

Menurutnya, keberhasilan menghadapi krisis iklim hanya dapat dicapai melalui kombinasi antara upaya mitigasi untuk mengurangi penyebab perubahan iklim dan langkah adaptasi guna meminimalkan dampak yang ditimbulkannya.

Dengan ancaman cuaca ekstrem yang diperkirakan semakin meningkat dalam beberapa tahun ke depan, berbagai pihak diharapkan tidak lagi memandang perubahan iklim sebagai persoalan masa depan, melainkan tantangan yang harus dihadapi bersama mulai saat ini.